Dana Desa Menurun, Donoharjo Andalkan BKK untuk Menopang Program 2027

Pemerintah Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Kalurahan Donoharjo, Selasa (29/9/2026), dengan agenda pembahasan utama mengenai prioritas kegiatan serta sumber pembiayaan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2027.

Lurah Donoharjo Hadi Rintoko mengatakan, Musrenbangkal menjadi tahapan penting untuk menentukan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Usulan yang telah dibahas selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kalurahan serta prioritas kebutuhan masyarakat.

“Musrenbangkal ini untuk menentukan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun mendatang, sekaligus menentukan pembiayaan yang akan diusulkan dalam APBKal,” ujar Hadi Rintoko.

Menurutnya, proses penyusunan rencana kerja tersebut telah melalui tahapan sebelumnya. Pemerintah Kalurahan Donoharjo telah melaksanakan musyawarah di tingkat padukuhan pada Mei dan tingkat kalurahan pada Juli 2026. Hasil musyawarah tersebut kemudian dihimpun dan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi terhadap berbagai usulan kegiatan.

“Musyawarah padukuhan sudah dilaksanan, Setelah itu tim verifikasi juga sudah bekerja untuk melihat dan menyesuaikan usulan yang masuk,” katanya.

Lurah mengakui, penyusunan program pembangunan 2027 menghadapi tantangan dari sisi kemampuan anggaran. Dana Desa yang diterima Kalurahan Donoharjo mengalami penurunan cukup signifikan.

“Penurunannya luar biasa. Dari Rp1,4 miliar menjadi Rp373 juta. Namun demikian, kita masih mendapatkan dukungan melalui dana BKK sekitar Rp1,9 miliar,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kalurahan dituntut lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Keterbatasan Dana Desa tidak boleh menghentikan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan. Salah satu contohnya adalah jembatan di Padukuhan Penen yang sudah lama diidam-idamkan masyarakat dan akhirnya dapat direalisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Panewu Ngaglik Edi Wibowo mengatakan, tahun 2027 menjadi tahun kedua bagi kalurahan dalam menghadapi perubahan kebijakan penganggaran yang berdampak terhadap Dana Desa.

“ Terdapat perubahan, karena ada ketentuan terkait pemotongan Dana Desa sekitar Rp1,2 miliar. Tetapi di sisi lain ada tambahan dana BKK sekitar Rp1,9 miliar,” kata Edi.

Menurut Panewu, keberadaan BKK dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga agar program pembangunan di kalurahan tetap dapat berjalan.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan kegiatan yang tidak lagi dapat sepenuhnya ditopang oleh Dana Desa.

“Dengan adanya dana BKK ini bisa menjadi tambal sulam, sehingga kegiatan yang direncanakan pada tahun 2027 tetap bisa berjalan,” ujarnya.

Ia berharap proses Musrenbangkal tidak hanya menjadi forum untuk menyusun daftar kegiatan, tetapi juga menghasilkan perencanaan yang realistis sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

Prioritas pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi, serta ketersediaan sumber pembiayaan.
Melalui Musrenbangkal tersebut, Pemerintah Kalurahan Donoharjo diharapkan mampu menyusun rencana kerja 2027 yang tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Sinergi antara pemerintah kalurahan, kapanewon, serta dukungan pembiayaan melalui BKK menjadi bagian penting agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (Upik Wahyuni KIM Donoharjo)