RPJMKal membutuhkan peran serta masyarakat dari segala lapisan. RPJMKal juga membutuhkan biaya yang mahal karena dalam tahapannya melibatkan banyak tim dan komponen. “Biaya yang mahal tak terhindarkan jika kegiatan sampai menyentuh lapisan terbawah. Namun jika mengingat RPJMKal merupakan program 6 tahun ke depan, sebetulnya masih layak “. Demikian disampaikan Bapak Heribertus Kepala Jawatan Praja Kapanewon Ngaglik dalam acara Musrenbang Kalurahan Donoharjo, Kamis, 25/11/2021 di Aula Kalurahan Donoharjo.
Bapak Heribertus juga menyampaikan pesan untuk menyusun perencanaan dengan sungguh-sungguh. “RKP tahun 2022 adalah program untuk tindakan pemecahan masalah. Meskipun RPJMKal belum disahkan, tapi RKP bisa paralel disahkan. RKP ditujukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi”, jelas Bapak Heribertus lagi.
Sementara itu Bapak Gunadi dari PMK Sleman menyampaikan amanah dalam Permendes no 7 tahun 2021 bahwa tahun 2022 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yaitu pertama penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan; kedua pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan dan ketiga pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
Bapak Gunadi mengingatkan prioritas Dana Desa untuk penanganan covid dan dampaknya termasuk BLT DD selama 12 bulan. “Kriteria BLT DD tahun 2021 sangat luas, untuk tahun 2022 diharapkan lebih fokus bagi yang membutuhkan. Kedua masalah stunting. Ketiga penanggulangan kemiskinan dan keempat Padat karya tunai dengan syarat minimal 50% untuk upah.
Bapak Gunadi juga menjelaskan bahwa mengelola Kalurahan seperti mengelola bisnis. “Pendapatan terbatas sementara kegiatan yang diusulkan begitu banyak, bagaimana agar cukup. Solusi alternatifnya bisa dengan mengajukan BKK Kabupaten, BKK Propinsi atau Danais. Hal ini tergantung komunikasi baik dengan anggota dewan. Bukan hanya Pak Lurah, tapi semua peserta Musrenbang bisa melakukan komunikasi dengan Dewan,” jelas Bapak Gunadi lagi.
Sementara Bapak Dhanin Vinaya wakil dari BPKal menyampaikan bahwa belum semua usulan terakomodasi. ” Peluang juga belum bisa diraih secara maksimal sehingga perlu memperbaiki relasi”.
Bapak Dhanin juga menyampaikan bagaimana harapan BPKal agar RPJKal bisa mencerminkan ciri , visi dan misi padukuhan.
Berkaitan peningkatan pendapatan Kalurahan, akan diupayakan revitalitalisasi Bumdes. Optimalisasi aset Kalurahan masih terkendala ijin sehingga pendapatan rendah. “BPKal bertugas mengawal, sesuai role nya, sehingga pertanggungjawaban Kalurahan bisa wajar dan baik”.
Bapak Dhanin juga berharap RPJKal tersusun sesuai dengan rencana dan kemanfaatannya. (Endarwati/KIM Donoharjo).