Panewu Ngaglik Dorong FORKOM UMKM Tangkap Peluang SPPG untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Pemerintah Kapanewon Ngaglik menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi lokal melalui Forum Komunikasi (FORKOM) UMKM. Keseriusan tersebut disampaikan langsung Panewu Ngaglik, Wawan Widiantara, saat Rapat Koordinasi Pengurus FORKOM UMKM Ngaglik yang digelar di Ops Room Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (12/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Panewu Ngaglik menyatakan bahwa keberadaan FORKOM UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui kolaborasi dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini terus dikembangkan pemerintah.

“Pemerintah kapanewon sangat mendukung kiprah FORKOM UMKM. Ini bukan sekadar wadah komunikasi, tetapi harus menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wawan Widiantara.

Dalam Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan Koordinator SPPG se-Kapanewon Ngaglik yang saat ini, tercatat 12 SPPG dengan 8 SPPG aktif tersebar di seluruh wilayah Ngaglik dan setiap harinya melayani ribuan penerima manfaat program pemenuhan gizi.
Panewu Ngaglik menilai, kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, khususnya sebagai penyedia makanan kering yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok SPPG. Namun, peluang tersebut harus disikapi secara serius dan profesional.

“Ini kesempatan yang sangat bagus bagi FORKOM UMKM. SPPG setiap hari melayani ribuan orang, artinya kebutuhan logistiknya juga sangat besar. UMKM Ngaglik harus bisa mengambil peran di situ,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dengan asumsi anggaran belanja sekitar Rp22 juta per hari untuk setiap SPPG, maka potensi perputaran uang dapat mencapai miliaran rupiah per hari di wilayah Kapanewon Ngaglik. Menurutnya, akan sangat disayangkan apabila peluang ekonomi sebesar itu justru dinikmati pihak luar.
“Bayangkan, satu SPPG saja belanjanya sekitar Rp22 juta per hari. Kalau ada 8 SPPG, berapa besar uang yang beredar? Ini potensi ekonomi lokal yang harus kita jaga dan manfaatkan bersama,” kata Wawan.

Untuk itu, Panewu Ngaglik meminta FORKOM UMKM segera menyusun katalog produk yang jelas dan terstandar sebagai bahan referensi bagi SPPG. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyusunan database pelaku usaha yang benar-benar siap, mampu, dan memiliki komitmen kuat untuk menjadi mitra.

“Tidak semua harus ikut. Yang dibutuhkan adalah UMKM yang serius, mampu memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab, dan profesional. Database ini penting agar kerja sama berjalan tertib dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wawan Widiantara juga mengingatkan bahwa aspek legalitas usaha menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pelaku UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Legalitas itu wajib. NIB, PIRT, dan sertifikat halal harus dipenuhi. Nah, ini menjadi PR bagi forkap UMKM Ngaglik untuk mendampingi pelaku usaha yang berminat menjadi pemasok ke SPPG namun belum memiliki legalitas yang disyaratkan, karena legalitas bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab kepada konsumen, ” tegasnya.

Tak kalah penting, Panewu Ngaglik menyoroti aspek keamanan pangan. Ia meminta pelaku UMKM benar-benar menjaga kualitas dan kebersihan produk agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat program gizi.

“Keamanan pangan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai terjadi keracunan. Kalau itu sampai terjadi, dampaknya bukan hanya ke UMKM, tapi juga ke program dan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah kapanewon, pengelola SPPG, dan FORKOM UMKM, Panewu Ngaglik berharap pelaku UMKM lokal mampu naik kelas, berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mendukung program pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngaglik secara berkelanjutan.

(Upik Wahyuni KIM Donoharjo)